The Chain of Business Failures Village Owned Enterprises Gain Profits and Create Community Welfare
DOI:
https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i1.20Keywords:
Business Failure, BUMDes, Governance, Community WelfareAbstract
This study aims to uncover the chain of Village Owned Enterprises (BUMDes) business failures in the West Halmahera Regency. BUMDes business is a village government business that is run to achieve the goals of profit and society welfare. Empirical facts show that after the Village formed BUMDes and made a sizeable Equity Participation in BUMDes, what happened was that BUMDes BUMdes businesses experienced suspended animation. As a result, until now, the existence of BUMDes has not been able to contribute to Village Original Revenue and improve the welfare of rural communities as expected by the Village and the Community. The researcher uses a qualitative approach with the Transcendental Phenomenology method to achieve this goal. The research information includes elements of the village government, BUMDes managers, and village communities who have been in contact with BUMDes. The study results provide evidence that the failure of the BUMDes business is caused by the high conflict of interest of the village head and the indifference of the Village Consultative Body (BPD) towards BUMDes. This research contributes theoretically to the development of regional financial management science and information material for the West Halmahera Regency Government to make it easier for local governments to break the chain of failure of the BUMDes business.
Downloads
References
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1). https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395
Aldila, B., Nikmatullah, D., & Hasanuddin, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Di Pekon Gisting Bawah. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 6(2), 214–221. http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v6i2.2788
Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal El-Riyasah, 5(1), 32–40. http://dx.doi.org/10.24014/jel.v5i1.656
Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/viewFile/848/783
Bali, I. N. A. P., & Darma, G. S. (2019). Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Berbasis Manajemen Modern Guna Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen Bisnis, 16(2), 1–13. https://doi.org/10.38043/jmb.v16i2.2037
CNN Indonesia. (2019). Jokowi Temukan 2.188 BUMDes “Ambyar.” CNN Indonesia.
Dahan, N. M., Doh, J. P., & Raelin, J. D. (2015). Pivoting the Role of Government in the Business and Society Interface : A Stakeholder Perspective. Journal of Business Ethics, 665–680. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2297-2
Endah, K. (2019). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(4), 25–33. http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i4.1777
Filya, A. R. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). JE & KP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 19–39.
Ibnu, M., & Endaryanto, T. (2018). Penjelasan (explanation) Mengenai Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). September. http://repository.lppm.unila.ac.id/10205/
Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kebupaten Sidenreng Rappang. Movere Journal, 2(2), 56–62.
Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies, 7(4), 11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911
Jahja, H. J. S. (2013). Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi. VisiMedia.
Jaryono, J., & Tohir, T. (2019). Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 9(23), 23–30. http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1390
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Kessa, W. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas). JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(2), 66–72. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p66-72
La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Jurnal Government of Archipelago-Jgoa, 1(1). https://doi.org/10.52046/jgoa.v1i1.360
Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. The Studies of Social Sciences, 2(1), 15–21. https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895
Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. Jurnal. Purwokwrto. http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/310
Ningsih, H. (2016). Pengaruh Motivasi dan Komunikasi terhadap Kinerja Pengurus BUMDes Timur Sejahtera Desa Ujungbatu Timur. 1–10. http://dx.doi.org/10.23887/ekuitas.v8i2.26877
Nisa, S. K. (2018). Tingkat Kinerja Organisasi Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada BUMDes Maju Makmur Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 6(3), 1–12. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74618
Remington, Kaye, and J. P. (2016). Kaye, and Julien Pollack. Tools for complex projects.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Santosa, R. (2011). Logika wacana: analisis hubungan konjigtif dengan pendekatan liguistik sistemik fungsional.
Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 5(2), 325–359. http://dx.doi.org/10.23887/jia.v5i2.29053
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
Swandari, N. K. A. S., Setiawina, N. D., & Marhaeni, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 6, 1365–1394. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/24184/18187
Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. Jurnal Eksekutif, 3(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27041
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
