Pengaruh Transparansi Anggaran dan Temuan Audit BPK terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit sebagai Variabel Moderasi

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2024)

Authors

  • Aneka Muffti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia
  • Fefri Indra Arza Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Keywords:

Budget Transparency, BPK Audit Findings, Audit Opinion, Follow-up of Audit Recommendations, Ordinal Logistic Regression, Local Government Financial Statements

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi anggaran dan temuan audit BPK terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sebagai variabel moderasi.

Desain dan Metodologi Penelitian: Menggunakan desain kausal kuantitatif, penelitian ini menganalisis 76 observasi dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2024 menggunakan data sekunder dari laporan resmi BPK dan portal PPID, yang diuji melalui Regresi Logistik Ordinal dengan Moderated Regression Analysis (MRA).

Temuan dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit BPK (B = -3,639; p = 0,036), yang mengindikasikan bahwa peningkatan keterbukaan publik memfasilitasi pengawasan auditor (form over substance). Sebaliknya, temuan audit BPK (B = -0,100; p = 0,080) dan tindak lanjut rekomendasi (B = -0,278; p = 0,115) tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan. Selain itu, TLRHP tidak terbukti memoderasi dampak transparansi anggaran (p = 0,055) atau temuan audit (p = 0,113) terhadap opini audit.

Implikasi: Pemerintah daerah harus memprioritaskan kualitas pelaporan keuangan yang substantif daripada sekadar publikasi prosedural. Penelitian selanjutnya harus mengevaluasi metrik transparansi kualitatif dan nilai kerugian nominal di seluruh sampel geografis yang lebih luas.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Aneka Muffti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi anggaran dan temuan audit BPK terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sebagai variabel moderasi.Desain dan Metodologi Penelitian: Menggunakan desain kausal kuantitatif, penelitian ini menganalisis 76 observasi dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2024 menggunakan data sekunder dari laporan resmi BPK dan portal PPID, yang diuji melalui Regresi Logistik Ordinal dengan <em data-path-to-node="1" data-index-in-node="306">Moderated Regression Analysis</em> (MRA).Temuan dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit BPK (B = -3,639; p = 0,036), yang mengindikasikan bahwa peningkatan keterbukaan publik memfasilitasi pengawasan auditor (<em data-path-to-node="2" data-index-in-node="257">form over substance</em>). Sebaliknya, temuan audit BPK (B = -0,100; p = 0,080) dan tindak lanjut rekomendasi (B = -0,278; p = 0,115) tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan. Selain itu, TLRHP tidak terbukti memoderasi dampak transparansi anggaran (p = 0,055) atau temuan audit (p = 0,113) terhadap opini audit.Implikasi: Pemerintah daerah harus memprioritaskan kualitas pelaporan keuangan yang substantif daripada sekadar publikasi prosedural. Penelitian selanjutnya harus mengevaluasi metrik transparansi kualitatif dan nilai kerugian nominal di seluruh sampel geografis yang lebih luas.

Fefri Indra Arza, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi anggaran dan temuan audit BPK terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sebagai variabel moderasi.Desain dan Metodologi Penelitian: Menggunakan desain kausal kuantitatif, penelitian ini menganalisis 76 observasi dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2024 menggunakan data sekunder dari laporan resmi BPK dan portal PPID, yang diuji melalui Regresi Logistik Ordinal dengan <em data-path-to-node="1" data-index-in-node="306">Moderated Regression Analysis</em> (MRA).Temuan dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit BPK (B = -3,639; p = 0,036), yang mengindikasikan bahwa peningkatan keterbukaan publik memfasilitasi pengawasan auditor (<em data-path-to-node="2" data-index-in-node="257">form over substance</em>). Sebaliknya, temuan audit BPK (B = -0,100; p = 0,080) dan tindak lanjut rekomendasi (B = -0,278; p = 0,115) tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan. Selain itu, TLRHP tidak terbukti memoderasi dampak transparansi anggaran (p = 0,055) atau temuan audit (p = 0,113) terhadap opini audit.Implikasi: Pemerintah daerah harus memprioritaskan kualitas pelaporan keuangan yang substantif daripada sekadar publikasi prosedural. Penelitian selanjutnya harus mengevaluasi metrik transparansi kualitatif dan nilai kerugian nominal di seluruh sampel geografis yang lebih luas.

References

Aulia Dwi Lestari, & Abdul Rohman. (2022). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas pelayanan publik melalui kualitas laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Undip, 11(2), 1–12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

DiMaggio, P., & Powell, W. W. (2010). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (translated by G. Yudin). Journal of Economic Sociology, 11(1), 34–56. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56

Firmansyah, A., Yuniar, M., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: Transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, 4(2), 45–60. www.djpk.kemenkeu.go.id

Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. International Journal of Public Sector Management, 33(5), 535–559. https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173

James H. Davis. (1997). Toward a stewardship theory of managemen.

Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In Journal of Financial Economics (Number 4). Harvard University Press. http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html

Mahmudi. (2015). Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah. https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/manajemen-keuangan-pemerintah-daerah/22982

Mardismo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Meniq Anjas Wahyuni, Ana Sopanah, & Endah Puspitosarie. (2023). PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) TERHADP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH ATAS LKPD KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA TA 2020. Journal of Innovation Research and Knowledge, 3. https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v3i6.6966

Adinata, W., Puspandoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Indonesian Treasury Review, 8(1), 45–58.

Pramana, A. C., Rukmini, M., Riningsih, D., Prihardina, O. W., & So, M. (2023). Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sebagai Penunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JAF- Journal of Accounting and Finance, 7(1), 49. https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5936

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 10(2), 145–158. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/25827

Sutaryo, S., & Amanu, K. (2020). Transparansi informasi pemerintah daerah melalui website: Faktor politik atau keuangan? Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(1), 43–60. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619

Zahwah Aqilah Junaed, & Arie Apriadi Nugraha. (2025). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil The Effect Of Audit Findings And Follow-Up On Recommendations From Audits On The Quality Of Local Government Financial Reports (Study on Regencies and Cities in West Java Province 2019-2023). Indonesian Accounting Research Journal, 6(1), 62–70.

Downloads

Published

2026-09-26

How to Cite

Muffti, A. ., & Arza, F. I. (2026). Pengaruh Transparansi Anggaran dan Temuan Audit BPK terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit sebagai Variabel Moderasi: (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2024). Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(2), 367–379. Retrieved from https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI/article/view/2601