Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 413 Download : 438

Main Article Content

Abstract

This study aims to determine the regional financial performance of Makassar City in 2017-2019 seen from (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) PAD Effectiveness Ratio, (3) Regional Financial Efficiency Ratio, (4) Growth Ratio, and (5) Ratio Shopping compatibility. This research is quantitative descriptive research conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Makassar City. Data collection uses the documentation method. The results of the analysis show that the Regional Financial Performance of Makassar City as seen from (1) the Regional Financial Independence Ratio is still relatively low, indicating that the level of regional dependence on assistance from the central government is still very high because the average ratio is 7.15%. (2) Effectiveness Ratio based on APBD classified as Ineffective, with an average effectiveness of 83.05%. (3) Regional Financial Efficiency Ratio is classified as efficient because the average size of this ratio is 98.83%. (4) The Growth Ratio of PAD, Revenue, and Operational Expenditure always increases year after year, with fluctuating Capital Expenditure Growth. (5) The Expenditure Harmony Ratio can be said that the Makassar City Government allocates most of its budget for regional operating expenditure, namely an average of 78.23% compared to the average capital expenditure of 21.65%.

Keywords

Financial Ratio Regional Revenue and Expenditure Budget Financial performance

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

  1. Astuti, A. W. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Universitas Pasir Pangarayan, 1(1).
  2. Akbar, Bahrullah. (2016). Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
  3. Bastian, Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
  4. Chabib Soleh dan Suripto. (2011). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media
  5. Daling, Marchelino. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemeritah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal EMBA, 1(3) :2303-1174
  6. Dharmawati, Ririn, I. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel Mahasiswa 2016
  7. Gousario, F., & Dharmastuti, CF (2015). Kinerja keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia berdasarkan studi di 20 kabupaten/kota di wilayah tingkat I. Pemenang , 16 (2), 152-165.
  8. Halim, A., dan Damayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
  9. Hidayat, Ghozali, (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Brawijaya
  10. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2016). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat
  11. Hery Susanto. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kota Mataram. Jurnal Distribusi Vol.7 No.1 Maret 2019 ISSN 2477-1767. Hal. 81-92
  12. Idris, I., Fajrillah, N., Yasin, H., Harahap, AK, Rahmat, JS, Susanti, M., & Dania, IA (2019). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Jurnal Penelitian Ilmiah Timur Tengah , 27 (2), 101-105.
  13. Jusnawati, (2011). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi PAD, Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar
  14. Joko Pramono. (2012). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. STIE AMA Salatiga
  15. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). PerKabupaten Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Jakarta: Penerbit Salemba Empat
  16. Karlina, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.Vol. 6. No. 3
  17. Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota Medan. Skripsi Program Studi Akuntansi, 1–63
  18. Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah.
  19. Munawir. (1995). Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
  20. Mahsun, Mohammad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Salemba Empat
  21. M. Fadel. S. (2018). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Jurnal Distribusi. Hal. 12-35
  22. Marina F, dkk. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol. 6 No.3 Juli 2018. Hal 1398-1407
  23. Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
  24. Nugraini, Esty Muchina. (2012). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Jember. Universitas Jember
  25. Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos
  26. Nordiawan Deddi. (2018). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat
  27. N. Sartika. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kepulauan Meranti. Jurnal INOVBIZ Vol.7 No. 2 2019. Hal. 147-153
  28. Nusan, Y., Benius, B., & Hukom, A. (2021). Analisis Efektivitas Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2020. Institut Penelitian dan Kritik Internasional Budapest (BIRCI-Journal): Humaniora dan Ilmu Sosial , 4 (3), 3852-3858.
  29. Pagalung, G., & Damayanti, RA (2019, Agustus). Pengaruh isi informasi terhadap akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap terpilihnya kembali petahana. Dalam Konferensi Internasional ke-3 tentang Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi 2018 (ICAME 2018) (hlm. 575-585). Pers Atlantis.
  30. Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta
  31. PerKabupaten Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta
  32. Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2011 - 2015. Jurnal Accountability, .45-56
  33. Sirajuddin, SN, & Rasyid, I. (2021). Relevansi Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ilkogretim Online , 20 (5).
  34. Sugeha, FF, Karamoy, H., & Pusung, RJ (2015). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013. AKUNTABILITAS, 4 (1), 131-139.
  35. Tinangon, Suoth dkk. (2016). Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vo.4 No.1 Maret 2016 ISSN 2303-1174. Hal. 613-622
  36. Tatik, Rizky R. (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Universitas Muhammadiyah
  37. Ulum, Ihyahul. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
  38. Widodo, Joko. (2015). Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Malang: CV. Citra Malang
  39. Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur. Jurnal Mantik , 3 (4), 64-69.