Main Article Content
Abstract
This study aims to determine the effectiveness of vehicle tax arrears collection and the effectiveness of tax collection at the Sentani Samsat Office, Jayapura Regency in 2017-2022, as well as factors that hinder collection and government efforts to increase vehicle tax revenue. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that vehicle tax revenue was very effective because it had reached the target with the highest achievement rate of 109.07% in 2017, but the realization of revenue in 2021 had not reached the target which was only 91.01% due to the impact of the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the collection of tax arrears is considered less effective because the realization of achievement is still below 80%. Factors inhibiting vehicle tax collection are the lack of awareness and understanding of taxpayers about the provisions of tax payments, mismatches in taxpayer data, and transfer of vehicle ownership without transferring the name. To increase tax revenue, the Sentani Samsat Office has implemented several policies and programs that have been made by the Papua Province Revenue Management Agency, including socialization, data collection and door-to-door billing, raids, and elimination of tax fines and sanctions for late payments.
Keywords
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Agustin, N. S., & Putra, R, E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanki perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. Measurement, 13(1), 57-64. https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833
- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) lebih dalam. Cipta Media Nusantara.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan, pembebasan BBN, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(1), 173-183. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif (ed. Issue March). Pustaka Ilmu
- Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit), 2018-2020. https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html
- Christia, A. M. & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149-163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1. 23360
- Erari, C. L. (2022). Kesadaran bayar pajak kendaraan di Kabupaten Jayapura masih rendah. https://papua.tribunnews.com/2022/11/07/kesadaran-bayar-pajak-kendaraan-di-kabupaten-jayapura-masih-rendah
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaran pemerintah daerah yang baik. Jurnal Spektrum Hukum, 16(1), 119-136. http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
- Hamzah, D. A. D. W, Nur, N. M., & Harianto, A. (2022). Pajak kendaraan bermotor: tata cara pemunguan dan faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Yustisiabel, 6(2), 207-223, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1926
- Harefa, M., Permana, S. H., & Mangeswuri, D. R. (2017). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanki pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianya. Jurnal Kharisma, 3(1), 128-139. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353
- Korlantas Polri. (2023, Januari). Jumlah data kendaraan per Polda. http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolda.php
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). Kajian fiskal regional, triwulan I 2021. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/ file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2021/26_PAPUA_TWI_2021.pdf
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan edisi 2019. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Indonesia. (2021). Surat edaran nomor 973/2894/SJ tentang insentif pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 195835/se-mendagri-no-9732894sj-tahun-2021
- Menteri Dalam Negeri Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.
- Mimi, & Mulyani, S. D. (2022), Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 9(1), 37-54. http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573
- Nini. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor samsat Padang tahun 2016-2020. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 3(2), 36-41. https://doi.org/10.47233/jebs
- Tappi, V. P. (2021). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8(1), 74-84. https://doi.org/10.55049/jeb.v8i1.43
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59868/perda-prov-papua-no-17-tahun-2016
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/
- Details/44984/uu-no-19-tahun-2000
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia. Gramedia.
- Priyambodo (2018). Analisis korelasi jumlah kendaraan dan pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. Warta Penelitian Perhubungan, 30(1), 59-65. https://doi.org/10.25104/warlit.v30i1.634
- Provinsi Papua. (2016). Peraturan daerah provinsi Papua nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17. Kepala Biro Hukum. Jayapura. https://peraturan.bpk.go.id/Home/
- Details/59868/perda-prov-papua-no-17-tahun-2016
- Provinsi Papua. (2011). Peraturan daerah provinsi Papua nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4. Kepala Biro Hukum. Jayapura. Provinsi Papua. (2011). Peraturan daerah provinsi Papua nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah.
- Safarina, H., A. (2020). Tata cara pemungutan pajak daerah. https://news.ddtc.co.id/tata-cara-pemungutan-pajak-daerah-24284
- Samosir, H. H. (2021). Penagihan pajak daerah. Diandra Kreatif.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), 3(1), 56-67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841
- Sari, J. P. I. (2022). Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tembus 150,7 juta unit. https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/04/170100915/jumlah-
- kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-150-7-juta-unit
- Sarie, D. V. & Setyarini, Y. (2022). Faktor-faktor yang mempengeruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 di Samsat Surabaya Utara. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Terapan VI 2022, 6(1), 1-13, https://ojs.widyakartika.ac.id/index.php/sniter/article/view/566/512
- Setyosari, P. (2016). Metode penelitian pendidikan & pengembangan. Kencana.
- Sartika, E. D., Afifah, N. & Sari, S. N. (2021). Pengaruh intensif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), 144-159, https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4144/2045
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D (ed. 3). Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Cara mudah menyusun: skripsi, tesis dan disertasi. Alfabeta.
- Tanan, C. I., & Doko, K. A. (2021). Kebijakan pemerintah daerah terhadap pajak kendaraan bermotor sebelum dan masa Covid-19 di Kota Jayapura. Journals of Economics Development Issues (JEDI), 4(1), 377-389. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v4i1.71
- Vissaro, D. (2021). Statistik penerimaan pajak: bagaimana struktur penerimaan pajak di tingkat provinsi? https://news.ddtc.co.id/bagaimana-struktur-penerimaan-pajak-di-tingkat-provinsi-31301
References
Agustin, N. S., & Putra, R, E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanki perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. Measurement, 13(1), 57-64. https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833
Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) lebih dalam. Cipta Media Nusantara.
Ammy, B. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan, pembebasan BBN, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(1), 173-183. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257
Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif (ed. Issue March). Pustaka Ilmu
Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. (2023). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit), 2018-2020. https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html
Christia, A. M. & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149-163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1. 23360
Erari, C. L. (2022). Kesadaran bayar pajak kendaraan di Kabupaten Jayapura masih rendah. https://papua.tribunnews.com/2022/11/07/kesadaran-bayar-pajak-kendaraan-di-kabupaten-jayapura-masih-rendah
Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaran pemerintah daerah yang baik. Jurnal Spektrum Hukum, 16(1), 119-136. http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Hamzah, D. A. D. W, Nur, N. M., & Harianto, A. (2022). Pajak kendaraan bermotor: tata cara pemunguan dan faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Yustisiabel, 6(2), 207-223, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1926
Harefa, M., Permana, S. H., & Mangeswuri, D. R. (2017). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanki pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianya. Jurnal Kharisma, 3(1), 128-139. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353
Korlantas Polri. (2023, Januari). Jumlah data kendaraan per Polda. http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolda.php
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). Kajian fiskal regional, triwulan I 2021. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/ file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2021/26_PAPUA_TWI_2021.pdf
Mardiasmo. (2019). Perpajakan edisi 2019. Andi.
Menteri Dalam Negeri Indonesia. (2021). Surat edaran nomor 973/2894/SJ tentang insentif pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 195835/se-mendagri-no-9732894sj-tahun-2021
Menteri Dalam Negeri Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.
Mimi, & Mulyani, S. D. (2022), Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 9(1), 37-54. http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573
Nini. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor samsat Padang tahun 2016-2020. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 3(2), 36-41. https://doi.org/10.47233/jebs
Tappi, V. P. (2021). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8(1), 74-84. https://doi.org/10.55049/jeb.v8i1.43
Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59868/perda-prov-papua-no-17-tahun-2016
Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/44984/uu-no-19-tahun-2000
Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia. Gramedia.
Priyambodo (2018). Analisis korelasi jumlah kendaraan dan pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. Warta Penelitian Perhubungan, 30(1), 59-65. https://doi.org/10.25104/warlit.v30i1.634
Provinsi Papua. (2016). Peraturan daerah provinsi Papua nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17. Kepala Biro Hukum. Jayapura. https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/59868/perda-prov-papua-no-17-tahun-2016
Provinsi Papua. (2011). Peraturan daerah provinsi Papua nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4. Kepala Biro Hukum. Jayapura. Provinsi Papua. (2011). Peraturan daerah provinsi Papua nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah.
Safarina, H., A. (2020). Tata cara pemungutan pajak daerah. https://news.ddtc.co.id/tata-cara-pemungutan-pajak-daerah-24284
Samosir, H. H. (2021). Penagihan pajak daerah. Diandra Kreatif.
Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), 3(1), 56-67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841
Sari, J. P. I. (2022). Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tembus 150,7 juta unit. https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/04/170100915/jumlah-
kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-150-7-juta-unit
Sarie, D. V. & Setyarini, Y. (2022). Faktor-faktor yang mempengeruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 di Samsat Surabaya Utara. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Terapan VI 2022, 6(1), 1-13, https://ojs.widyakartika.ac.id/index.php/sniter/article/view/566/512
Setyosari, P. (2016). Metode penelitian pendidikan & pengembangan. Kencana.
Sartika, E. D., Afifah, N. & Sari, S. N. (2021). Pengaruh intensif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), 144-159, https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4144/2045
Sugiyono. (2018). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D (ed. 3). Alfabeta.
Sugiyono. (2020). Cara mudah menyusun: skripsi, tesis dan disertasi. Alfabeta.
Tanan, C. I., & Doko, K. A. (2021). Kebijakan pemerintah daerah terhadap pajak kendaraan bermotor sebelum dan masa Covid-19 di Kota Jayapura. Journals of Economics Development Issues (JEDI), 4(1), 377-389. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v4i1.71
Vissaro, D. (2021). Statistik penerimaan pajak: bagaimana struktur penerimaan pajak di tingkat provinsi? https://news.ddtc.co.id/bagaimana-struktur-penerimaan-pajak-di-tingkat-provinsi-31301