Main Article Content

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang berjumlah 32 SKPD. Sampel penelitian melibatkan 90 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) dan penggunaan teknologi informasi (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, variabel sistem pengendalian internal (X2) dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (X3) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penggunaan teknologi informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.


 

Keywords

Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, Kualitas LKPD

Article Details

How to Cite
Armanda, D., Purba, R. B., & Maisyarah, R. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi . Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(1), 225–241. Retrieved from https://jurnal.feb-umi.id/index.php/PARADOKS/article/view/1097

References

  1. Admaja, D. D., & Wahyundaru, S. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi.
  2. Association Of Certified Fraud Examiners (2012). Report To The Nation On Occupational Fraud And Abuse. Http://Www.Acfe.Com/Rttn.Aspx
  3. Badan Kepegawaian Negara. (2007). Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 Tentang Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
  4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Jakarta: Diunduh Dari Situs
  5. Https://Www.Bpk.Go.Id/Assets/Files/Ihps/2023/II/Ihps_Ii_2023_1717472808. Pdf
  6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Jakarta: BPK RI. Diunduh Dari Situs
  7. Https://Www.Bpk.Go.Id/Assets/Files/Ihps/2023/II/Ihps_Ii_2023_1717472808.Pdf
  8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Pemkot Tebing Tinggi Raih WTP 5 Kali Berturut Dari BPK. Diunduh Dari Situs Web ANTARA Pada Tanggal 5 Mei 2023.
  9. Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia. Diunduh Dari Situs Web BPS Pada Tanggal 15 Juli 2024.
  10. BPS Kota Tebing Tinggi. (2024). Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi.
  11. Carbery, R., & Cross, C. (2024). Human Resource Management. Bloomsbury Publishing.
  12. Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission. (2013). Internal Control Integrated Framework Executive Summary. Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission
  13. Cressey, D. R.1953. The Tax Evasion And The Fraud Triangle. American Sociological Review, 18(1), 36-38. Doi:10.2307/2087460
  14. Darlen, M. A., Langoday, T. O., Adrianus, J. S., Perseveranda, M. E., & Man, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(2), 464-476.
  15. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram Ibm Spss (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  16. Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  17. Harahap, A. J. S., & Erlina, E. (2024). The Factors Improving The Quality Of Local Government Financial Reporting Performance: A Mini Review Approach. West Science Business And Management, 2(03), 1038–1044. Https://Doi.Org/10.58812/Wsbm.V2i03.1292
  18. Harahap, S. S. 2018. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Cetakan Keempat Belas. Jakarta: Rajawali Pers.
  19. Heider, F. (1958). The Naive Analysis Of Action. In F. Heider, The Psychology Of Interpersonal Relations (Pp. 79–124). John Wiley & Sons Inc. Https://Doi.Org/10.1037/10628-004
  20. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
  21. Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.
  22. Indonesia Corruption Watch. (2024). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023.
  23. Isnaen, F., & Albastiah, F. A. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam. Volume 2. Nomor 1 (67-87). Https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Al-Mal/Article/View/7686/Pdf
  24. Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Journal Of Accounting, Finance, And Auditing, 2(02), 26-37.
  25. Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
  26. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diunduh Dari Situs Web Peraturan.Go.Id Pada Tanggal 30 Desember 2020.
  27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2024). Menko PMK Singgung Target Capaian Raih Indonesia Emas 2045 Dalam Konferensi Internasional. Diambil Dari Situs Web Kemenkopmk.
  28. Kuntadi, C., & Arista, D. (2022). Pengaruh Karakter Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. Journal Of Comprehensive Science (JCS), 1(4), 567-572.
  29. Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(4), 1125-1134.
  30. Malle, B. F., & Korman, J. (2013). Attribution Theory. Oxford University Press.
  31. Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02).
  32. O’brien, J. A., & Marakas, G. M. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
  33. Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(2), 151-159.
  34. Pardede, R., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-Faktor Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI), 1(2), 242-252.
  35. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  36. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  37. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  38. Pramudita, I. D., Julianti, M., Putri, R. E., Ananda, S., & Rodiah, S. (2024). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Literature Review. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan, 7(1), 1-9.
  39. Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 18(2), 140-152.
  40. Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 8(1), 99-111.
  41. Safitri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(2), 225-234.
  42. Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  43. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 05 April 2003 Oleh Presiden Republik Indonesia.
  44. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 15 Oktober 2004 Oleh Presiden Republik Indonesia.
  45. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 13 September 2024 Oleh Presiden Republik Indonesia.
  46. Zakaria, N., Faisal, M., Malini, H., Sobirin, S., & Marzuki, M. (2024). Guidance And Counseling Management: A Scientific Approach To Improving Students'mental Health. Jurnal Konseling Pendidikan Islam, 5(1 Januari), 84-95.