Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 259 Download : 218

Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap kualitas belanja, disiplin belanja, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efisiensi dan efektifitas belanja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang difokuskan pada analisis kualitas belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Adapun ketentuan memperoleh data dengan informan dan teknik pemilihan informan menggunakan pendekatan purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kualitas belanja daerah (APBD) di Kota Pekalongan relatif belum berkualitas untuk itu perlu dilakukan beberapa tindakan antara lain meningkatkan disiplin belanja daerah, meningkatkan ketepatan alokasi belanja daerah, ketepatan waktu penetapan APBD, Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Belanja Daerah serta meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparaansi pengelolaan belanja daerah.

Keywords

kualitas belanja daerah anggaran berbasis kinerja efektifitas dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

How to Cite
Fatasyeh, Y. K. . ., & Nawatmi , S. . (2025). Analisis Kualitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(2), 577–589. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i2.1173
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abdullah, S. d. (2003). ”Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Simposium Nasional Akuntansi VI.
  2. Adisasmita, R. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  3. Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). (S. p. dipublikasikan, Ed.)
  4. Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta
  5. Bappenas. 2011. Laporan Akhir: Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
  6. Bradford, D. a. (1971). The Analysis of revenue Sharing in a New Approach to Collective Fiscal Decisions. The Quarterly Journal of Economics, 85, 416-439.
  7. Bungin Burhan. 2007. Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metode Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
  8. Chalid, Pheni. 2005. Otonomi daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Jakarta: Kemitraan.
  9. Darwanto, d. Y. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007.
  10. Dewi Noor Fatikhah (2012) Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu, Jurnal Universitas Brawijaya Malang
  11. Ghozali, I. (2008). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  12. Gujarati, D. N. (2006). Ekonometrika Dasar. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
  13. Halim, A. (2001). Anggaran daerah dan fiscal stress (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia)”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16.
  14. Halim, A. (2004a). “Reformasi Akuntansi Keuangan Dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
  15. Halim, A. (2004b). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
  16. Hartati. (2009). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Daerah serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Surakarta: Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  17. Halim dan Syam Kusufi (penyunting). 2012. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
  18. Hines, J. R. (1995). "The Flypaper Effect.". Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 217-226.
  19. Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Sekretariat Negara, Jakarta.
  20. Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Sekretariat Negara, Jakarta.
  21. Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104. Sekretariat Negara Jakarta.
  22. Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004.
  23. Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Sekretariat Negara Jakarta.
  24. Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
  25. Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008, Sekretariat Negara, Jakarta.
  26. Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
  27. Ivan Budi Susetyo, Tjahjanulin Domai, Wima Yudo Prasetyo (2017) Kualitas Anggaran Dan Belanja Daerah Terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 511-517
  28. Jatmiko, P. E. R. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 (1): 46-58.
  29. Juanda et al. 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. (ID). Jakarta.2013
  30. Kawedar, W. A. (2008). Akuntansi sektor Publik buku 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  31. Kemenkeu. 2014. Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta: DJPK Kemenkeu Republik Indonesia.
  32. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2008). Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: Salemba Empat.
  33. Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No.1.
  34. Lambut, A. K., & Wokas., S. S. (2013). “Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol. 4, No. 1.
  35. Lay, Cornelis. 2006. “Otonomi Daerah dan Keindonesian” dalam Abdul Gaffar Karim (editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  36. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
  37. Maslan Adam (2016) Kajian Kualitas Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat), Jurnal Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
  38. Marijan (2010). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
  39. Mardiasmo. (2002). Serial Otonomi Daerah : Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Khusus. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
  40. Mendagri. 2012. Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. 03 April 2012. www.kemendagri.go.id. Diakses 10 Agustus 2015.
  41. Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
  42. Muhammad Izhar (2021) Optimalisasi Alokasi Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Covid-19 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Program Studi Keuangan Publik
  43. Nachrowi, N. D. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
  44. Ndadari, A. (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat. Surabaya : 2nd konferensi UKWMS.
  45. Noor, Isran. 2012. Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI. Jakarta: Seven Strategic Studies.
  46. Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature,, 37 (3): 1120-1149.
  47. Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif (terjemahan Budi Puspo Priyadi). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
  48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  50. Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8, No. 2.
  51. Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Vol. 8). EKSOS, Jurnal.
  52. Rokhaniyah, S. &. (2011). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008. 100 Fokus Ekonomi (FE). Vol.10, No. 2.
  53. Salam, Alfitra. 2007. “Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah” dalam Syamsudin Haris (editor), Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press
  54. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif
  55. dan R&D. Bandung. Alfabeta
  56. Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.
  57. Sutopo H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Edisi kedua. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
  58. TADF. 2013a. “Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah”. Laporan Penelitian. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.
  59. Tresch, R. (2002). Finance Public Anormative Theory. Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.
  60. Umar, Husein. 2002. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  61. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
  62. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  63. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  64. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  65. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  66. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  67. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
  68. Vera dkk, 2014. Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah di kabupaten minahasa utara. Jurnal Mahasiswa Unsrat
  69. Yunasman. (2002). "Manajemen Keuangan Daerah: Suatu Tinjauan" dalam Bunga Rampai Manajemen Keuan-gan Daerah. Abdul Halim (Penyunting). Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Yogyakarta. 1-14.
  70. .